Tuesday, 17 January 2017
Trending Topics:
Monday, 10 Oct 2016 - 11:32 wita

PSI Belum Tentukan Dukungan Untuk Pilkada di Sulsel

Editor: yani - celebesonline.com
Sekertaris DPS PSI Sulsel, Fadli Noor (kiri)
Sekertaris DPS PSI Sulsel, Fadli Noor (kiri)
()

CELEBESONLINE, Makassar – Setelah lolos verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhum HAM) serta resmi sebagai organisasi berbadan hukum, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai mempersiapkan diri menghadapi verifikasi dari KPU agar bisa menjadi peserta Pemilu 2019 mendatang. Sebelum sampai ke Pemilu 2019, PSI mulai melihat peta kekuatan melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, baik tahun 2017 maupun 218 mendatang.

Di Sulsel, hanya Takalar yang menggelar pilkada serentak 2017. Sedangkan tahun 2018 ada beberapa daerah, salah satunya Makassar dan juga Pilgub.

Rupanya PSI belum mau mencemplungkan diri terlalu jauh dalam pertarungan tersebut. Meski belum bisa menjadi partai pengusung, saat ini PSI memutuskan terlibat di Pilkada Jakarta dengan mendukung pasangan Ahok-Djarot.

“Di Sulsel, kami masih mencermati pelaksanaan pilkada. Kalaupun nanti akan terlibat dalam posisi dukung mendukung, kami mengambil ruang atau peran yang berbeda, seperti memberikan edukasi politik kepada publik dalam memberikan hak suara,” ucap Sekretaris DPW PSI Sulsel, Fadly Noor.

Fadly menambahka bahwa PSI sudah memiliki syarat khusus jika nantinya akan terlibat dalam mengusung kandidat di pilkada. Namun, Fadly menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memakai “uang mahar” sebagaimana partai lain lakukan.

“Yang pertama dicermati adalah apakah kandidat tersebut cukup identik dengan DNA PSI. Kalau tidak, kami dilarang terlibat secara konstitusional. DNA PSI itu adalah menyebarkan kebajikan, merawat keberagaman, dan menumbuhkan solidaritas,” ungkap Fadly.

“Kami sudah menegaskan akan menghilangkan money politik, jadi tidak ada mahar dan sebagainya. Kami juga tidak mengenal oligarkhi politik,” tambah Fadly.

Fadly menjelaskan bahwa oligarki politik bagi PSI dijabarkan sebagai “otonomi”. Misalnya, untuk mendukung calon di kabupaten, maka yang memberikan rekomendasi dukungan adalah DPD di kabupaten tersebut. Tidak perlu lagi mendapat rekomendasi dari DPP atau DPW.

“Karena, yang mengetahui karakter tokoh yang akan diusung adalah orang di DPD kabupaten/kota tersebut. Kecuali jika ada kebijakan nasional, harus ada rekomenasi dari DPP,” tutup Fadly.(*)

Komentar Anda

Komentar saat ini: komentar.