Tuesday, 28 March 2017
Trending Topics:
Monday, 26 Sep 2016 - 10:33 wita

KPPU Mencium Persekongkolan Yamaha dan Honda Soal Harga Motor Matic

Reporter: apri |  Editor: Apriani - celebesonline.com
Komisioner KPPU, Saidah Sakwan/ foto: Apri
()

CELEBESONLINE, Makassar – Saat menerima BPKP motor matic yang dibeli, akan tertera harga dikuintasi yang disertakan sebesar Rp 8 jutaan. Ini sangat jauh berbeda dengan harga yang ditawarkan delaer yaitu belasan juta rupiah.

Naiknya harga motor matic diinkasi adanya persekongkolan antara dua merek ternama yaitu Honda dan Yamaha. KPPU mencium adanya persekongkolan yang menetapkan harga di pasaran.

“Kasus ini sudah memasuki persingan yang kedua yaitu pembuktian. Pada sidang pertama atau pendahuluan, kedua belah pihak menyangkal,” kata Komisioner KPPU, Saidah Sakwan, saat menghadiri forum diskusi di Makassar pekan lalu.

“Kami punya bukti e-mail kedua belah pihak untuk menyesuaikan harga Yamaha dan Honda. Ini yang akan dibuktikan nanti dipersidangan,” tambahnya.

Saidah mengungkapkan bahwa seharusnya dari cost produksi, motor matic Yamaha dan Honda dijual Rp 8,7 jutaan. “Itu sudah harga yang sampai ke konsumen. kita sudah hitung-hitung termasuk tax (pajak), distribusi, dan lainnya. Tapi kita lihat di lapangan, mereka jual sekitar Rp 14-16 juta. Artinya ada ekstra profit yang dinikmati oleh perilaku anti persaingan ini,” ungkap wanita berjilbab ini.

Dijelaskan bahwa harga motor matic di regional ASEAN berkisar Ro 8-9 jutaan. Makanya, Saidah heran karena di Indonesia jadi mahal sekali, padahal deman motor matic saat ini sangat tinggi.

“Bayangkan indikasinya. Untuk Yamaha, misalnya, dari sisi kuantitas produksinya tidak naik tapi untungnya naik. Itu salah satu indikasi dan nanti dibuktikan dalam proses perjuangan,” ucap mantan anggota DPR RI itu.

Jika di dalam persidangan nantinya, kedua pihak ini terbukti melakukan persekongkoan, maka KPPU akan memberikan denda. Sayangnya, dendanya tidak banyak, maksimal Rp 25 miliar.

“Memang kecil banget. Kalau ada tindakan anti persaingan, kita mengenakan maksimal denda kepada pelaku usaha itu sekitar 25 miliar. Itu sesuai undang-undang,” ucapnya.

“Bisa saja juga nanti akan ada koreksi harga. Kita bisa memberikan rekomdasi kepada pemerintah selaku regulator untuk melihat lagi apakah ini exercise price,” tambahnya. “Kalau ada perjanjian, kita akan lihat, kita bisa memerintahkan pelaku usaha untuk mencabut perjanjian itu atau membebaskan dari proses persekongkolan.”

Selama proses sidang berjalan, baik pihak Honda maupun Yamaha, memberikan itikad baik. Saudah mengatakan bahwa mereka kooperatif dengan memberikan data-data yang diminta. “Ini bisa menjadi pertimbangan majelis (dalam menjatuhkan sanksi).(*)

Komentar Anda

Komentar saat ini: komentar.