Saturday, 10 December 2016
Trending Topics:
Monday, 19 Sep 2016 - 14:58 wita

Kuota Impor Pangan Celah Terjadinya Suap dan Korupsi

Editor: yani - celebesonline.com
Sarkawi Rauf
Sarkawi Rauf
()

CELEBESONLINE, Jakarta – Rezim kuota impor pangan kembali memakan korban, yaitu dugaan keterlibatan Ketua DPD RI, Irman Gusman, dalam mempengaruhi penentuan pemegang kuota impor gula tahun 2016. Ketua DPD RI ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah dilakukan operasi tangkap tangan dengan bukti uang suap 100 juta rupiah.

Penangkapan ketua DPD RI hanyalah gejala dari masalah yang sebenarnya bersumber dari rezim kebijakan pengendalian impor pangan di Indonesia yang menggunakan sistem kuota. Dimana pemerintah mengendalikan impor pangan dengan cara membagi kuota (jatah) impor kepada importir sesuai kebutuhan di dalam negeri.

Sejak awal, rezim kuota impor berpotensi melahirkan masalah hukum, baik dari aspek pidana maupun hukum persaingan usaha. Secara pidana, rezim kuota dapat memfasilitasi persekongkolan antara pemberi kuota dengan calon penerima kuota.

Sementara dari sisi hukum persaingan usaha, rezim kuota berpotensi memfasilitasi terjadinya praktek kartel, yaitu persekongkolan antar pelaku usaha dalam menetapkan harga dan mengatur pasokan ke pasar.

Praktek korupsi (suap) dalam rezim kuota impor sangat mudah terjadi karena hampir semua komoditas pangan memiliki disparitas harga yang tinggi antara harga dalam negeri dengan internasional. Hal ini memberi insentif bagi calon penerima kuota untuk menyuap dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam kasus gula impor, terdapat selisih harga antara patokan harga pemerintah dengan harga internasional. Harga pokok gula yang ditetapkan pemerintah sekitar 9.100 rupiah per kg, sementara harga internasional sekitar 6.500 rupiah per kg. Faktanya, harga gula di pasar domestik masih sekitar 13.000 rupiah per kg dan bahkan pernah mencapai 16.000 – 17.000 rupiah per kg.

Disparitas harga domestik dan internasional yang tinggi ditambah dengan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan pemegang kuota impor memberi peluang terjadinya praktek penyuapan. Modus praktek KKN dalam penentuan kuota impor pangan sangat mudah ditelusuri karena hanya memanfaatkan perhitungan besarnya selisih harga domestik dan internasional.

Penetapan pemegang kuota impor yang tidak transparan membuat kuota impor terkonsentrasi hanya pada beberapa group perusahaan. Hal ini kemudian berdampak pada struktur pasar komoditas pangan yang oligopoli, terpusat pada beberapa pemain besar saja, mengingat pemegang kuota juga mengendalikan pasokan pangan lokal.

Rezim kuota impor menyebabkan kelangkaan dan persistensi kenaikan harga komoditas pangan di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh rendahnya akurasi data produksi (pasokan) dan konsumsi. Tingkat akurasi data yang buruk menyebabkan overestimate (kelebihan hitung) dalam menentukan produksi dalam negeri.

Overestimate menghitung produksi pangan menyebabkan lemahnya akurasi data pasokan pangan nasional. Implikasinya, terjadi underestimate (kekurangan hitung) dalam menetapkan kuota impor. Pengalaman menunjukkan bahwa realisasi impor pangan selalu lebih rendah dari besarnya kuota yang diberikan berimplikasi pada kelangkaan dan tingginya harga pangan di dalam negeri.

Mengatasi persoalan seperti di atas dalam jangka pendek tidaklah mudah. Pemerintah memerlukan solusi komprehensif untuk memberantas dua penyakit kronis sekaligus, yaitu korupsi dalam penetapan pemegang kuota impor dan praktek kartel pangan yang bersumber dari pemberian kuota yang tidak transparan.

Langkah yang dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah dan panjang adalah:

(1) Pemerintah harus serius membenahi permasalahan di hulu, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktifitas sektor pertanian, khususnya komoditas pangan strategis. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi disparitas biaya produksi dan harga pangan di pasar domestik dengan pasar internasional.

(2) Melakukan review kebijakan untuk mengubah pola pengendalian impor komoditas pangan secara selektif dari sistem kuota yang rawan korupsi dan kartel menjadi pengendalian melalui mekanisme tarif. Sistem tarif memberi peluang kepada semua pelaku usaha untuk mengimpor dengan membayar tarif bea masuk yang ditetapkan pemerintah. Pola ini diharapkan mengikis potensi korupsi karena mengurangi interaksi antara importir dengan pemerintah dan mengurangi konsentrasi pada importir tertentu.

(3) Mengubah manajemen tataniaga komoditas pangan yang memberlakukan kontrol ketat di hulu (melalui sistem kuota yang rawan korupsi) tetapi sangat liberal (bahkan tanpa pengawasan) di sisi hilir. Pola manajemen seperti ini sangat rawan korupsi dan praktek kartel yang merugikan konsumen. Idealnya, dalam sistem kuota impor dimana hanya segelintir pelaku usaha yang menguasai pasokan, dilakukan pengawasan secara ketat disertai penegakan hukum yang kuat. Namun hal ini sulit dilakukan karena sejak awal pemberian kuota terindikasi KKN.

(4) Dalam jangka sangat pendek perlu didorong transparansi dalam penetapan pemegang kuota impor. Pemerintah dapat melakukan tender terbuka disertai persyaratan harga jual di pasar lokal. Tentu saja, perlu melibatkan BUMN dalam setiap komoditas pangan strategis
sehingga pengendalian pasokan dan harga bisa dilakukan melalui intervensi pasar.(*)

Laporan: Sarkawi Rauf
Ketua KPPU RI

Komentar Anda

Komentar saat ini: komentar.