Thursday, 23 March 2017
Trending Topics:
Tuesday, 30 Aug 2016 - 19:31 wita

Hanya BUMN Telekomunikasi Yang Mau Bangun Infrastruktur di Daerah Terluar Indonesia

Editor: Apriani - celebesonline.com
()

CELEBESONLINE, Jakarta- Pekan lalu, Komisi I DPR RI telah memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, serta para operator terkait polemik Revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 serta rencana penurunan tarif interkoneksi. Salah satu yang menarik adalah ketika diskusi antara Menkominfo dan Komisi I DPR RI terjadi terkait kewajiban pembangunan di daerah remote/terluar.

Menteri Rudiantara mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak pernah meminta BUMN telekomunikasi untuk membangun di daerah remote. “Saya tidak pernah mewajibkan Telkom untuk membangun di daerah remote,” terang Rudiantara, 24 Agustus lalu.

Pernyataan itu ditanggapi berbeda oleh anggota Komisi I DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Budi Youyastri. Menurutnya, pembangunan jaringan telokomunikasi di wilayah terluar Indonesia diserahkan ke pemerintah melalui BUMN telekomunikasi.

Hal senada juga diungkapkan Prakoso (Wakil Ketua Desk Ketahaan dan Keamanan Cyber Nasional Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan). Menurutnya, selama ini, hanya BUMN telekomunikasi saja, dalam hal ini Telkom dan Telkomsel, yang melakukan pembangunan infrastruktur di daerah terluar Indonesia.

Prakoso menjelaskan bahwa dalam pasal 28F UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. “Jika perusahaan telekomunikasi yang mayoritas sahamnya dimiliki asing tak mau membangun di daerah terpencil, lalu bagaimana pemerintah bisa memenuhi hak mereka?” kata Prakoso dalam rilis ke CELEBESonline, Selasa (30/8/2016).

Di dalam pasal 16 UU Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 ditulis dengan jelas bahwa setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. Namun kenyataannya, para operator yang sahamnya dimiliki oleh asing hanya mengambil keuntungan bisnis saja di Indonesia. Tanpa mempedulikan nasib masyarakat Indonesia di daerah terpencil dan perbatasan.

Sebagai contoh, ketika 10 desa di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu, mengancam akan pindah kewarganegaraan ke Malaysia, karena merasa tidak mendapat perhatian dan keadilan dari pemerintah khsusnnya dalam mendapatkan layanan telekomunikasi. Pada saat itu pemerintah melalui BUMN telekomunikasinya langsung mengoperasikan lima BTS (Base Transceiver Station) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu. Peresmian dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara, pada 15 Desember 2014.

“Apakah operator lain mau membangun di daerah tersebut yang sama sekali tidak menguntungkan? Selama ini terbukti operator telekomunikasi yang mayoritas sahamnya dimiliki asing tak mau membangun di daerah remote dan terpencil. Mereka hanya mau membangun di daerah yang menguntungkan saja. Karena pemerintah memiliki ‘power’ yang kuat di Telkom maka merekalah yang selama ini diminta untuk membangun,” terang Prakoso.

Setali tiga uang, Dr Evita Nursanty yang merupakan anggota komisi I DPR RI, melihat komitmen pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan oleh Telkom dan Telkomsel sangat tinggi. Komitment ini dibuktikan dengan mau membangun tak hanya di daerah yang menguntungkan saja tetapi juga di daerah terpencil yang selama ini tidak menguntungkan. “Kita berharap komitmen yang sama juga akan diikuti oleh operator-operator lainnya,” terang Evita.

Di dalam Rencana Pitalebar Indonesia tahun 2014–2019 tertulis dengan jelas bahwa pemerintah akan membangun Konektivitas Nasional yang merupakan bagian dari dari konektivitas global. Tujuannya agar pelayanan dasar telekomunikasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

Menurut Prakoso, Rencana Pitalebar Indonesia tersebut juga sesuai dengan point ke-3 Nawa Cita Presiden Joko Widodo tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. (*)

Komentar Anda

Komentar saat ini: komentar.