Monday, 27 March 2017
Trending Topics:
Thursday, 30 Jun 2016 - 14:20 wita

LPS Sudah Menutup 71 Bank dengan Total Pembayaran Rp 900 Miliar

Editor: Apriani - celebesonline.com
(apri )

CELEBESONLINE (Makassar): Sejak efektid berlaku pada September 2015, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah menutup 70 bank perkreditan rakyat (BPR) dan satu bank umum sampai Juni 2016. Bank tersebut dinilai bermasalah dan tidak mampu untuk menjalankan usahanya lagi.

“Dengan penutupan 71 bank itu, LPS sudah membayar sekitar Rp 900 miliar kepada nasabah penyimpan dari bank yang diliquidasi tersebut,” kata Direktur Group Audit Internal LPS, Suwandi, dalam sosialisasi Undang Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) di Balai Diklat Gedung Keuangan Negara Makassar, Kamsi (30/6/2016).

Suwandi menjelaskan bahwa dari jumlah bank tersebut, ada juga yang dari Sulawesi Selatan. Tapi, Suwandi tidak menyebutkan namanya.

Suwandi juga menjelaskan bahwa LPS sudah memasukkan dua resolusi baru untuk meyelamatkan bank yang kolaps. Itu tertuan dalam Pasal 22 sampai 29 UU PPKSK.

“Dua metode penyelamatan bank itu disebut purchase and assumption (P and A) yakni mengalihkan sebagain aset dan kewajiban kepada bank lain, sedangkan bridge bank yakni mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban kepada bank perantara. Resolusi penyelamatan bank terdapat pada bagian akhir penyelamatan bank.

Untuk melakukan penyelamatan bank, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah merancang dua resolusi skema baru untuk tidak menggunakan anggaran pemerintah.

Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ferdinan Dwikoraja Purba menyampaikan telah ada dua metode resolusi dalam penyelamatan bank berdampak sistemik dan non sistemik. Adapun dua resolusi penanganan terdiri dari purchase and assumption serta bridge bank.

“Penanganan solvabilitas bank sistemik akan sesuia dengan UU LPS dan UU PPKSK,” ungkapnya di Medan dalam sosialisasi UU Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), Senin (20/6/2016).

Berdasarkan pasal 22 sampai 29 UU PPKSK, ada dua metode penyelamatan bank yakni purchase and assumption yakni mengalihkan sebagain aset dan kewajiban kepada bank lain, sedangkan bridge bank yakni mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban kepada bank perantara atau bank baru. Resolusi penyelamatan bank terdapat pada bagian akhir penyelamatan bank.

Sementara itu, berdasarkan pasal 38-40 tentang restrukturisasi perbankan dalam krisis sistem keuangan maka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merekomendasikan kepada presiden untuk menyelenggarakan program restrukturisasi perbankan.

“UU PPKSK ini sebagai payung hukum sehingga pada saat ada gejolak terhadap gangguan stabilisas sistem perbankan, kita sudah ada caranya, kita sudah ada cara bagaimana menyelesaikan liquiditas,” katanya kepada wartawan.

Sementaran itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, mengatakan bahwa UU PPKSK mengutamakan pencegahan kalau terjadi krisis, untuk bank sistemik.

“Untuk menentukan sebuah bank berdampak sistemik atau tidak, kita sepakat dalam undang-undang itu ditetapkan sebelum terjadinya krisis. Sehingga kalau misalnya terjadi krisis, sudah ada opsi pencegahan. Sehingga tidak lagi terjadi seperti di Bank Century, di mana tiba-tiba bank kecil dianggap sebagai bank sistemik, sehingga bisa menguras uang negara,” katanya.

Karena itu, melalui undang-undang ini, Indonesia tidak lagi menggunakan dana APBN untuk menanggulangi jika terjadi krisis. UU PPKSK akan menjadi sistem dan payung hukum yang mencegah adanya krisis keuangan jika mengalami ketidakstabilan perbankan.

Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasiu UU PPKSK itu adalah Basuki Purwadji dari Kementerian Keuangan, Rosalia Suci dari Bank Indonesia, Amir Uskara (anggota DPR RI), dan Suwandi (Direktur Group Audit Internal LPS). Sementara tampil sebagai keynote speaker adalah Destry Damayanti (anggota Komisioner LPS). Sosialisasi ini dihadiri seluruh pelaku perbankan di Makassar dan sekitarnya.(*)

Komentar Anda

Komentar saat ini: komentar.