Thursday, 23 March 2017
Trending Topics:
Thursday, 23 Jun 2016 - 11:40 wita

KPPU Soroti Monopoli Telkomsel di Luar Jawa

Editor: Apriani - celebesonline.com
(Apri)

CELEBESONLINE (Makassar): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan melakukan investigasi terhadap Telkomsel yang diduga melakukan monopoli usaha telekomunikasi, khususnya di luar Pulau Jawa. KPPU menilai Telkomsel telah memonopoli pasar lebih dari 50 persen dan itu sudah masuk dalam pelanggaran.

“Telkomsel yang dominan di pasar, utamanya di luar Jawa, sudah termasuk perusahaan monopoli bisnis komunikasi. Telkomsel mendominasi baik data, voice, maupun SMS lebih dari 50 persen,” ucap Ketua KPPU, Sarkawi Rauf, dalam di Makassar, kemarin sore.

Di Jawa, pemain atau operator Telekomunikasi banyak dan tidak ada yang dominan. Sementaran marjin atau keuntungan terbanyak Telkomsel yang dari bisnis di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kata Sarkawi, kalau ada satu perusahaan menguasai pasar pada produk tertentu lebih dari 50 persen sudah disebut monopoli. Sarkawi mengatakan, ada beberapa monopoli yang tidak masalah dalam undang-undang. Monopoli yang dilarang antara lain memanfaatkan posisi monopoli di pasar demi menghalangi pelaku usaha lain untuk berbisnis pada lahan yangg sama.

“Nah, dugaan borongan kartu Indosat yang dilakukan Telkomsel, bisa diasumsi praktik monopoli, karena akan menghambat perusahaan lain. Jika itu terbukti benar, maka bisa dikenakan sanksi karena menyalahi undang-undang,” ucap alumni Fakultas Ekonomi Unhas itu.

Monopoli yang dilakukan Telkomsel seperti ini, kata Sarkawi, akan dikenakan pasal Pasal 19a dan 19b dan bisa dikenai sanksi administratif, bisa denda persaingan, bisa dalam bentuk black liat, dan sanksi maksimum pencabutan usaha. Bahkan, kalau ada aspek hukum, bisa diarahkan ke pidana persaingan, tapi ini kewenangannya di kepolisian.

“Kita dalami dulu, kasus Telkomsel ini sampai sejauh mana pelanggarannya,” kata Sarkawi.

Sanksi kepada operator sudah pernah dilalukan KPPU pada tahun 2008 lalu terkait kartel interkoneksi antar operator. Nah, jika KPPU kembali bisa membuktikan ada pelanggaran, bisa jadi sanksi tegas akan diberikan kepada operator yang nakal.(*)

Komentar Anda

Komentar saat ini: komentar.