Tuesday, 24 January 2017
Trending Topics:
Tuesday, 19 Apr 2016 - 16:12 wita

Hakim Tunda Sidang Reklamasi Pantai Losari

Reporter: Bobby Nursanca |  Editor: Amir Pallawa Rukka - celebesonline.com

CELEBESONLINE (Makassar): Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melalui penasihat hukumnya mengajukan satu fakta baru dalam persidangan lanjutan gugatan Walhi terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jalan Raya Pendidikan, Makassar, Selasa (19/04/2016). Fakta baru itu berbentuk merupakan surat balasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membantah bahwa KKP telah memberikan rekomendasi yang membenarkan pembangunan Centre Point of Indonesia.

Dalam balasan surat yang diajukan Walhi di persidangan, menunjukkan terjadi kesalahpahaman yang dilakukan pihak Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menafsirkan isi surat dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan rekomendasi perizinan untuk reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia.

“Bahkan tidak hanya CPI yang jadi persoalan reklamasi pantai yang dilakukan oleh beberapa pihak namun sejumlah bangunan yang telah berdiri kokoh dinilai menyalahi aturan karena pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah melarang reklamasi Pantai Losari bila tidak sesuai prasyarat pembangunan,” kata tim penasihat hukum Walhi, Edy Kurniawan.

Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang tersebut meski Walhi telah mengajukan fakta baru. Hakim menunda untuk melihat langsung kerugian yang dialami oleh warga terkait proyek CPI.

Reklamasi pantai Losari yang di dalamnya terdapat Center Point of Indonesia, dilakukan oleh Ciputra dengan perusahan lain. Ciputra akan membangun kawasan perumahan elite Ciputra Quay dan kawasan komersial. Sampai saat ini, DPRD Sulsel belum mengesahkan Ranperda CPI yang diajukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.(*)

Komentar Anda

Komentar saat ini: komentar.