Friday, 31 March 2017
Trending Topics:
Saturday, 27 Feb 2016 - 14:19 wita

Penyuluh Penentu Optimalisasi Potensi Kelautan dan Perikanan

Editor: Apriani - celebesonline.com
()

CELEBESONLINE (Makassar): Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Untuk membangun sektor kelautan dan perikanan secara optimal, masyarakat tentu masih membutuhkan bimbingan dari penyuluh.

Karena itulah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP) Sulsel melakukan serangkaian kegiatan sinergitas di Hotel Singgasana, Makassar, yang berakhir hari ini, Sabtu (27/2/2016).

Kegiatan tersebut terdiri dari Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) Workshop Pemutahiran Validasi dan Evaluasi Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Simluhdaya KP), Sosialisasi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Perkoperasian, serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Penyuluh dan Pemberdayaan Masyarakat.

KKP memiliki 3.145 penyuluh PNS di seluruh Indonesia. Jumlah itu masih sangat kurang, karena itulah diangkat tenaga Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) untuk memdampingi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. PPB akan mendampingi dan mengawal pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta mendampingi kegiatan prioritas KKP. 

Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Kapusluh), Endang Suhaedy, mengatakan bahwa penyuluh bantu (PPB) sebagai ganda terdepan serta agen perubahan, yang akan berkolaborasi dengan Penyuluh PNS untuk mengoptimalisasi potensi perikanan nasional sesuai dengan visi KKP yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Menurutnya, KKP berupaya membangun kemandirian kelompok masyarakat pelaku utama usaha kelautan dan perikanan baik itu nelayan, pembudidaya, dan pengolahan.

Melalui kelompok-kelompok inilah, penyuluhan demi mengembangkan hasil perikana yang diharapkan. Mereka juga memberikan penyukuh tentang illegal fiahing. Mereka memberikan pemahaman tentang tidak boleh ada orang asing yang intervensi laut Indonesia.

“Mereka selalu mengingatkan agar gunakan alat yang ramah lingkungan, tidak pakai pukat harimau, potasium, atau bom. Intinya, masyarakat diberikan oemahamam bahwa ambilah yang layak diambil, tidak serta merta dihabiskan tapi lestarikan untuk generasi salanjutnya,” ujar Endang.

“Mereka juga mendampingi semua klaster seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, garam, pengolahan, sampai pulau terluar,” tambahnya.

Agar bisa melaksanakan pendampingan dan pengawalan kegiatan prioritas KKP, para PPB diberikan pedoman kerja sebagai acuan sebagai uoaya mensinergikan dan menyamakan persepsi PPB.

Ada 3.000 PPB yang diberikan pembekalan yang dilaksanakan di sejumlah daerah yaitu di Denpasar, Surabaya, Banjarmasin, Yogyakarta, Bandung, Padang, dan Makassar.

Di Makassar, diikuti 180 PPB dari enam provinsi di Indonesia timur yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.(*)

Komentar Anda

Komentar saat ini: komentar.