- Penikam Wartawan Trans TV Tertangkap di SoppengPosted 10 hours ago
- Perdana Menteri Kamboja Jadi Warga Kehormatan SulselPosted 10 hours ago
- Erwin Aksa Bilang, Makassar Kota Makanan EnakPosted 11 hours ago
- KPK Juga Butuh Perawat dan Tenaga AkuntansiPosted 14 hours ago
- KPK Juga Butuh Spesialis Hubungan Masyarakat dan LainnyaPosted 14 hours ago
- Ayo Melamar, KPK Buka Puluhan Lowongan KerjaPosted 14 hours ago
- Jusuf Kalla Jemput Hun Sen Di Bandara HasanuddinPosted 14 hours ago
- Beredar 5 Nama Komisioner KPU Sulsel 2013-2018Posted 14 hours ago
- Beredar Bocoran Lima Anggota KPU Sulsel yang BaruPosted 14 hours ago
- Cherrybelle Datang karena Sayang Pemilik Honda di MakassarPosted 15 hours ago
Kasus Pemukulan oleh Bupati Wajo Dibahas di Jakarta
CELEBESONLINE (Jakarta): Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali, menilai aksi kekerasan kepala daerah terhadap warganya merupakan pelanggaran sistematis dalam perhelatan pemilihan gubernur di Indonesia.
Effendi mengemukakan pendapatnya itu dalam diskusi publik dengan tema “Menggugat Kekerasan dalam Pilkada di Indonesia” (studi kasus kekerasan bupati Wajo di Pilgub Sulsel 2013) yang digelar di Galeri Cafe Tim, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2013).
Selain Effendi, dosen Fakultas Hukum UI, Dr Margarito Kamis, dan Ketua Umum DPP KNPI, Akbar Zulfakar, juga hadir sebagai narasumber pada acara yang dihelat oleh kelompok yang menamakan diri Koalisi Anti Kekerasan Pilkada (KAKP) ini.
Diskusi ini juga menghadirkan Akhiruddin, satu dari empat korban penculikan dan penganiayaan Bupati Wajo, Burhanuddin Unru.
Menurut Effendi, pemukulan oleh bupati terhadap warganya dalam sebuah Pilkada Gubernur karena warganya mendukung calon yang berbeda pilihan dengan bupati adalah pelanggaran sistematis.
Apalagi kalau dipertontonkan di depan massa rakyat. Itu tujuannya menakut-nakuti secara sistematis.
“Siapa pun yg menang dalam Pilkada, tindakan seperti itu harus ditindak Polisi, Bawaslu dan juga dilaporkan ke MK apalagi jika ada perselisihan. Karena apa? Tindakan itu Sistematis dan dengan menakut-nakuti selisih suara bisa massif,” imbuh Effendi.
Sedangkan Margarito mendesak Menkopolham dan Kapolri memastikan terciptanya tatanan hukum yang melindungi semua warga mendapatkan keadilan.
“Tidak boleh ada intimidasi kepada warga dalam menyatakan hak-hak politiknya,” ujarnya dalam diskusi publik
Sementara Ketua Umum DPP KNPI Akbar Zulfakar mengatakan, kekerasan dalam pilkada di sulsel telah menjadi “titik hitam” yang mengancam proses demokrasi di sejumlah daerah.
“Hal itu muncul dari rasa ketidakadilan dan penindasan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus menindak aparat pemerintah di daerah yang tidak menciptakan suasana kondusif proses demokrasi,” ujarnya.(*)







